Wabup Bersama OPD Teknis Ikuti Ekspose Verifikasi Pengaduan Peti Tambang Ilegal Buranga Melalui Zoom Meeting

0

TNO, Parimo Sulteng – Wakil Bupati Parigi Moutong H Badrun Nggai, SE di damping OPD Teknis antara lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas PUPR dan Camat Ampibabo mengikuti pembahasan rumusan hasil verifikasi pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi terkait Peti di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Bupati Parigi Moutong, juga diikuti Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Saksi Administrasi, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kepala P3E Sulawesi Maluku, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, 22 Maret 2021.

Badrun Nggai dalam kesempatan itu mengatakan, sebelum terjadinya musibah peti tambang ilegal Desa Buranga yang menelan korban jiwa, dan berdasarkan surat pengaduan yang masuk dari masyarakat yang ditujukan kepada bupati. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengambil langkah, dengan memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menelusuri apa yang terjadi di peti Desa Buranga tersebut.

Pemda Parigi Moutong juga telah mengarahkan dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, melalaui camat agar seluruh tambang ilegal yang ada untuk bisa mengurus izin-izinnya, dengan tidak menggunakan alat berat sesuai dengan aturannya. Tutur Wabup.

Lanjut Wabup, kewenangan tidak lagi di kabupaten melaikan sudah di tingkat provinsi, bahkan sudah ada ditangani langsung oleh Kementrian ESDM serta lembaga-lembaga lainnya. Sampai saat ini, pemerintah berinisyatif, tugas pokok tambahan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan-penanganan di bidang pertambangan dan kehutanan.

“Jika ada pengaduan dari masayarakat, pemda akan tindaklanjuti melalui DLH, seperti yang terjadi di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo,” Ungkap Wabup.

Badrun Nggai juga melaporkan, paska tragedi peti di Desa Buranga, pertanggal 1 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Ketua DPRD, pemda bersama Forkopimda Kabupaten Parimo, telah melaksanakan rapat dan menyepakati untuk menghentikan segala aktivitas pertambangan yang ada di Wilayah Kabupaten Parimo yang tidak memiliki IUP dan IPR secara resmi.

Wabup berharap kedepan agar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi bisa kembali lagi, untuk mengadakan penyelidikan, berkerja sama dengan pihak kepolisian serta pihak pemerintah daerah dalam hal ini DLH, sehingga kejadian seperti peti Desa Buranga jangan terulang lagi.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemda bersama forkopimda akan membahas dan mensosialisasikan kepada seluruh masayakat Kabupaten Parimo melalui para camat, polsek serta TNI hingga PP 22 ini bisa terlaksana dengan baik”. Pungkasnya.

Tindak lanjut dari pertemuan ini terkait penegakan hukum kasus peti buranga, pihak balai penegakan hukum sulawesi akan melanjutkan kasus penegakan hukumnya dengan menggandeng tim dari mabes polri. Dan akan dilakukan bersama sama dengan tim satgas yang akan dibentuk oleh Pemda Parimo.

Rilis : Humas Pemda Parimo
Editor : MH/MU

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?