Vakum 2 Tahun, APDESI Parimo Siap Bangkit Kembali

0

TNO, PARIMO SULTENG – Vakum selama Dua (2) Tahun Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bangkit kembali di 2021, dan sekaligus akan membentuk Pengurus APDESI baru.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Parigi Moutong, Sakti Lasimpala, S.Pd.,MM saat memimpin jalannya Rapat Evaluasi yang dihadiri Delapan (8) orang setiap perwakilan zona wilayah mengatakan, hal yang perlu dibahas adalah pembentukan APDESI yang baru, sebagaimana APDESI Parimo vakum setelah masa kepengurusannya akan berakhir.

“Hal yang akan kita bicarakan hari ini adalah, terkait bagaimana kita mempersiapkan perangkat-perangkat untuk pelaksanaan musyawarah, dan upaya pembentukan kepengurusan sekaligus panitia penyelenggara musyawarah APDESI Parigi Moutong” Jelasnya di Lolaro (22/9) lalu.

Lanjut Sakti, untuk menghadirkan komposisi panitia pelaksana musyawarah APDESI di Tingkat Kabupaten Parimo bisa dilakukan, akan tetapi, harus melalui kesepakatan bersama.

PESERTA Rapat Evaluasi pembentukan Pengurus APDESI Kabupaten Parimo yang baru.

Kata Sakti lagi, ada Dua hal yang perlu dilakukan, yaitu, jumlah yang hadir saat ini hanya Delapan (8) orang, apakah kedelapan orang ini sepakat untuk keterwakilan dari 278 Desa!!! dan yang kedua, kedelapan orang yang hadir ini apakah sudah bisa membentuk kepanitiaan musyawarah!!!

“Saya melihat kalau kita mengharapkan kehadiran 50 persen atau seperdua, hari ini tentu tidak akan mungkin!!! Organisasi APDESI Parimo sudah pernah ada kepengurusannya, sehingga APDESI Provinsi bisa memberikan mandat ke Kabupaten, siapa yang ditunjuk untuk melakukan tata kerja rencana mengundang dan sebagainya, untuk melaksanakan rapat persiapan pembentukan panitia musyawarah, karena kepengurusannya pernah ada. Maka jalan paling aman dari segi organisasi adalah mandatir untuk melakukan tata kerja membentuk kepengurusan APDESI baru” Terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Parigi Moutong, Agus Salim, S.Sos mengatakan, ujung tombok dari pada Desa adalah APDESI, sehingga ia mengapresiasi dibentuknya kembali kepengurusan APDESI Parigi Moutong yang baru. Agus Salim berharap semoga APDESI Parigi Moutong menjadi inovasi untuk kemajuan daerah Parigi Moutong, dan inklut dalam pembentukan APDESI.

Tampak salah satu peserta rapat memberikan tanggapannya terkait pembentukan pengurus baru APDESI Parimo yang baru.

“Yang hadir ini sudah terbagi menjadi Tiga (3) zona yaitu, dari Kecamatan Sausu sampai Kasimbar, dari Kecamatan Tinombo Selatan sampai Mepanga dan dari Kecamatan Ongka Malino hingga Kecamatan Moutong. Olehnya itu wadah organisasi APDESI semua kegiatanya harus bisa mensejahterakan masyarakat di desanya masing-masing” Imbuhnya.

Sekretaris APDESI Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Sayhban, MM membeberkan, bahwa UU tentang Desa disetujui/diketok palu oleh DPR-RI pada Desember 2013 silam, itupun kata ia, berkecamuk berbagai kepentingan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah perjuangan DPR dan lain sebagainya, akan tetapi kata ia lagi, apapun bentuknya, apapun halangannya telah resmi pada tanggal 18 Desember 2017 silam, yang ditanda tangani oleh Prsiden Susilo Bambang Yhudoyono, sebagai UU yang tercatat pada tgl 15 Januari 2018, dan penyerahan buku cetakan pertama sebagai UU Desa di Kraton Yogyakarta.

Lanjut Sayhban, dari pekembangan zaman kemudian hal yang terbaik yang dilahirkan dalam UU Desa adalah, Dana Desa (DD) walau pun banyak yang terbaik dalam UU Desa itu sendiri. Inti dari seluruh yang tercantum dalam UU itu perbedaan dengan yang lama setelah lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ialah Subyek bukan lagi obyek, artinya Desa itu berhak mengatur rumah tangganya sendiri, berhak mengatur susunan organisasinya, berhak dalam segala hal selama untuk kepentingan orang banyak. Bukan berlaku segala hal untuk kepentingan Kepala Desa, karena dulu pemerintah desa itu masih obyek bagian dari Pemerintah kabupaten, apa yang disampaikan Pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh Desa, ketika lahirnya UU Desa, maka sifatnya adalah Subyek, sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pemkab tinggal memeriksa apa yang menjadi pertanggungjawaban Desa.

Sambungnya lagi, perbedaan pulau Jawa dengan luar Jawa adalah, jika di Jawa mengatasnamakan kelompok paguyuban dan mereka mengistilahkan Tanah Bengkok. Tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa tapi boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok.

Dengan lahirnya UU Desa maka Tanah bengkok tidak lagi dinikmati oleh kepala Desa, akan tetapi menjadi salah satu pendapatan Desa, walaupun sampai saat ini Paguyuban di daerah jawa itu tidak menginginkan Tanah bengkok untuk desa tetapi menjadi harta pusaka Desa.

Lebih jauh Sayhban, untuk kepengurusan APDESI perlu komposisi/struktur organisasi, yang sifatnya terstruktur dari pusat ketingkat Kecamatan. DPP di Pusat, DPD di Provinsi, DPAC di Kecamatan dan DPC di Kabupaten.

“Kalau untuk Kabupaten dalam aturan pedoman AD/ART, jika pedoman pembentukan pertama kalinya Asosiasi itu dalam satu Kabupaten maka yang memilih itu adalah para kepala Desa yang diundang dalam suatu pertemuan dalam satu kabupaten, dan estimasi kehadiranya selalu mengacu pada aturan Nasional, 50 per satu atau 2 per tiga dan lain sebagainya. Jadi yang memilih itu adalah kepala Desa. Akan tetapi ketika Kabupaten itu sudah memiliki kepengurusan maka berjalan sesuai ketentuan aturan main yang ada untuk pemilihan perwakilan Kecamatan.

Keberadaan APDESI di Kabupaten Parigi Moutong pernah dikeluarkan SK tahun 2016 hingga dengan tahun 2018, dan APDESI Parigi Moutong masa kerjanya hanya terbilang untuk 3 tahun, agar terkoordinasi untuk dilakukan pergantian pemurnian perbaikan kedepan.

“Tidak diusulkan 5 tahun karena mengingat pada saat itu belum representatif keterwakilan. Tetapi apapun bentuknya kita jangan perbesar kekuranganya. Mari kita pikirkan bagaimana agar kedepannya lebih baik lagi” Urainya.

Kata ia, dalam UU Desa telah memberikan kewenangan dan ketentuan, bahwa pemerintah desa ada sikap penghasilan tetap, dan bagaimana Desa memiliki Dana Purnabhakti dan Dana Operasional per tahun, serta bagaimana tunjangan kepala Desa, baik, kesehatan maupun kesejahteraannya dll yang didapatkan layaknya PNS/ASN.

“APDESI adalah Organisasi Profesi, dan Izin nya dari Dirjen Kesbagpol bukan Kemenkumham” Tandasnya. Kamis (23/9/21).

Rilis : Kominfo Parimo
Editor : MU/MAP

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?