Tak Pernah Lulus S1, Ibu Megawati Bakal Bergelar Profesor

0

TNO, JAKARTA – Dr. (H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau sering disapa Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan di Universitas Pertahanan dengan gelar profesor di bidang ilmu pertahanan.

Dengan gelar ini lengkap sudah deretan gelar yang disandang Mega. Sebelumnya, dia sudah punya sembilan gelar doktor kehormatan.

Dengan tambahan gelar professor di belakang namanya berarti ada sepuluh gelar yang dipajang di belakang nama Megawati. Ini tentu sebuah capaian yang luar biasa, karena Mega tidak pernah menyelesaikan pendidikan sarjana S1. Ijazah formalnya hanya SMA.

Mega tercatat pernah menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung pada 1965, tetapi kuliahnya terbengkalai karena situasi politik yang kacau ketika itu. Kemudian Mega berkuliah di Universitas Indonesia, Jakarta pada 1970, tetapi tidak berhasil menyelesaikan kesarjanaannya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor HC dari Universitas Soka, Jepang.

Sembilan gelar doktor S3 dan satu gelar profesor semua didapat oleh Mega sebagai pemberian dari berbagai kampus. Gelar-gelar ini disebut sebagai honoris causa, atau gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap mempunyai jasa dalam bidang tertentu.

Pada 2020 yang lalu Puan Maharani, anak Megawati, juga memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro. Pemberian gelar kehormatan semacam ini adalah hal yang lumrah. Namun, menjadi kurang lumrah kalau pertimbangan politiknya lebih kental dibanding pertimbangan akademis.

Universitas Airlangga, Surabaya pernah memberikan gelar doktor honoris causa kepada Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Pemberian gelar ini mendapat protes keras dari kalangan internal Unair. Beberapa dosen senior membuat surat pernyataan penolakan karena menilai pemberian gelar kepada Muhaimin sarat dengan pertimbangan politis daripada akademis.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan untuk menjustifikasi pemberian gelar kepada Mega.

Pertama, Megawati dianggap memiliki dan menguasai tacit knowledge tentang ilmu pertahanan, khususnya bidang kepemimpinan strategis.

Kedua, Megawati telah memenuhi semua persyaratan akademis maupun administratif untuk diangkat sebagai profesor kehormatan.

Ketiga, penganugerahan profesor kehormatan ini diharapkan menjadi contoh teladan alias role model. Kiprah Megawati dapat menjadi motivasi bagi generasi muda penerus bangsa untuk senantiasa berprestasi.

Alasan-alasan ini tentu bisa diperdebatkan. Kemampuan Mega yang menguasai tacit knowledge dalam ilmu pertahanan tidak banyak diketahui masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah di lingkungan akademik, karena selama ini Mega tidak pernah terdengar kiprahnya dalam perdebatan akademik mengenai ilmu pertahanan.

Megawati saat menerima gelar doktor honoris causa di UNP.

Maklum, selama menjadi presiden Mega dikenal sangat irit dalam berbicara sehingga publik tidak banyak mengenal pemikiran-pemikiran strategisnya.

Mungkin karena itu, pengetahuan Mega disebut sebagai tacit knowledge atau pengetahuan yang tersembunyi. Ternyata, diam-diam di balik keiritan bicara itu Mega dianggap punya kemampuan yang tersembunyi. Saking tersembunyinya sampai tidak ada yang tahu bahwa Mega punya kemampuan itu.

Mengenai syarat akademis, Mega dianggap sudah memenuhi semua syarat yang ditentukan untuk menjadi guru besar kehormatan, termasuk dukungan gelar S3 yang sudah berderet-deret. Sayang, di dunia akademik tidak ada pemberian gelar S2 secara cuma-cuma. Andai saja ada pemberian gelar S2 kehormatan tentu mudah bagi Mega untuk mendapatkannya.

Alasan ketiga agar generasi muda menjadikan Mega sebagai role model mudah-mudahan tidak disalahmengerti oleh anak-anak milenial. Jangan sampai mereka berpikir bahwa untuk mendapat gelar profesor dan gelar doktor yang berderet-deret tidak perlu sekolah susah-susah. Cukup lulus SMA saja lalu menjadi ketua umum partai, maka berbagai gelar akademik pun akan datang dengan sendirinya.

Pro kontra di kalangan masyarakat umum dan di lingkar akademik sangat ramai. Banyak yang menilai Mega tidak layak menerima gelar bergengsi itu. Namun, banyak juga yang menganggap Mega sudah cukup layak, karena pengetahuan dan leadership yang sudah cukup mumpuni.

Ada pula yang menganggap pemberian gelar ini semacam upeti politik kepada Mega sebagai ketua partai. Di antara tokoh yang paling rajin mengirim upeti politik kepada Mega adalah Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra yang juga merangkap menteri pertahanan.

Universitas Pertahanan adalah perguruan tinggi yang berada pada pembinaan Departemen Pertahanan. Pemberian gelar kepada Mega tentu atas sepengetahuan Prabowo. Dan hal ini menjadi bukti bahwa Prabowo punya hubungan dekat dengan Mega, atau setidaknya sekarang Prabowo berusaha makin dekat dengan Mega.

Beberapa hari sebelumnya, pada 6 Juni, bertepatan dengan hari ulang tahun Soekarno, bapak Megawati, Prabowo memberikan kado istimewa berupa patung Soekarno menunggang kuda yang dikerek di kompleks Departemen Pertahanan. Prabowo secara khusus mengundang Mega pada peresmian itu.

Megawati Soekarnoputri saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Fujian Normal University (FNU), Tiongkok pada 5 November 2018 lalu.

Tidak itu saja. Patung Bung Karno juga dibangun di kompleks Lembaga Pertahanan Nasional, Lemhanas Jakarta, dan di kompleks Akademi Militer di Magelang. Di lembaga-lembaga kemiliteran itu bukannya patung Jenderal Sudirman yang dibangun, tetapi patung Bung Karno.

Sejarah mencatat Jenderal Sudirman sebagai panglima pertama TNI yang meletakkan dasar-dasar pertahanan negara melalui pembentukan TNI. Sejarah juga mencatat bahwa Soekarno tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan TNI pada masa-masa kepemimpinannya sebagai presiden. Kejatuhan Soekarno pada 1965 antara lain akibat konflik dengan TNI. Karena itu banyak yang menduga Prabowo tengah ‘PDKT’ dengan Megawati.

AKADEMISI TAK RELA

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga turut mengomentari rencana Universitas Pertahanan (Unhan) memberikan gelar profesor kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada jumat (11/6).

Menurut Jamiluddin, untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi memerlukan proses panjang dan berliku. Pendidikannya juga harus lulusan S3 (doktor).

“Profesor madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850. Sementara untuk profesor penuh diperlukan KUM 1000,” kata Jamiluddin, Kamis (10/6).

Mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP itu menjelaskan, KUM tersebut dikumpulkan akademisi dari unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah.

Tak hanya itu, memperoleh gelar tersebut, para akademisi harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. “Saat ini banyak akademisi belum memperoleh jabatan profesor karena terganjal pada pemuatan artikel di Scopus,” ujar Jamiluddin.

Atas dasar itu, ujar Jamiluddin, para akademisi merasa terluka ketika ada orang yang mendapat gelar profesor tanpa melalui proses tersebut. Menurut dia, moral akademisi bisa-bisa melorot melihat realitas tersebut.

Di sisi lain, lanjut dia, pemberian gelar tertinggi kepada ibunda Puan Maharani itu terkesan politis. “Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis,” ucap Jamiluddin.

Oleh karena itu, dia meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim seyogyanya menertibkan pemberian jabatan profesor. “Sudah saatnya aspek politis dipisahkan secara tegas dengan aspek akademis dalam pemberian profesor,” tutur Jamiluddin.

Bahkan, menurut dia, sudah saatnya Mendikbudristek tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. Pasalnya, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis.

“Pemberian jabatan profesor sudah saatnya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada setiap perguruan tinggi. Bahkan di Jerman, pemberian jabatan profesor menjadi kewenangan fakultas,” kata Jamiluddin.

DIKBUD SEBUT TAK ADA NAMANYA GELAR PROF KEHORMATAN

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam mengatakan tidak ada gelar profesor kehormatan di perguruan tinggi.
Universitas Pertahanan RI (Unhan) diketahui akan memberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jumat (11/6).

Berdasarkan undangan peliputan sidang senat di Universitas Pertahanan, Megawati bakal menyandang gelar Prof. Dr. (H.C) di depan namanya setelah mengikuti pengukuhan.

“Setahu saya tidak ada gelar profesor kehormatan. Mungkin maksudnya doktor kehormatan,” kata Nizam, dikutip Kamis (10/6).

Nizam menjelaskan gelar kehormatan yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang dinilai memiliki jasa atau karya luar biasa disebut gelar doktor kehormatan. Gelar ini pun berbeda dengan status guru besar tidak tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan, gelar doktor kehormatan diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang dengan jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Ketika sudah melewati tahapan pemberian gelar yang ditetapkan perguruan tinggi, penerima bakal mendapat gelar kehormatan dengan disingkat Dr. (H.C.) dan ditempatkan di depan nama penerima. Gelar tidak disertai dengan gelar profesor atau disingkat Prof.

Sementara, Nizam mengatakan pengangkatan seseorang menjadi guru besar tidak tetap dilakukan dengan aturan dan fungsi yang berbeda lagi. Ia menjelaskan guru besar atau profesor bukan merupakan gelar, melainkan jabatan.

“Guru besar atau profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi seorang dosen. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur tentang profesor atau guru besar tidak tetap,” ujarnya.

Nizam menyebut jabatan guru besar tidak tetap bisa digunakan untuk mengajar di perguruan tinggi. Jabatan tersebut, kata dia, diberikan bagi seseorang dengan prestasi atau pengetahuan luar biasa yang diakui secara internasional.

UU Pendidikan Tinggi menyatakan jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi, seseorang bisa diangkat menjadi guru besar tidak tetap jika memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa.

Mekanisme pengangkatan ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan senat. Profesor tidak tetap juga bisa diangkat langsung oleh menteri berdasarkan pertimbangan direktur jenderal pendidikan tinggi.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Masih mengacu pada aturan yang sama, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

Seseorang baru bisa menduduki jabatan akademik profesor jika memiliki kualifikasi akademik doktor. Profesor juga memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya.

PENGAKUAN MEGAWATI

Presiden kelima RU Megawati Soekarnoputri pernah mengaku tak tahu sebab dirinya mendapat sembilan gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas. Namun, ia tetap mengklaim berbagai prestasi dalam bidang kemanusiaan.

“Ya saya tidak tahu. Kan bukan saya yang nyari. Tapi kan orang mungkin melihat saya. Mungkin dengar dari omongan dari pidato saya,”.

“Karena bagi saya itu yang juga harus diketahui sering kali anak muda mengejar gelar padahal itu hanya sebuah tanda. Bahwa dia sudah selesai sekolah di sebuah tempat. Padahal yang kita ingin lakukan mencari ilmu pengetahuan,” imbuh Megawati.

Ia, yang sempat kuliah di Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia namun tak sampai lulus ini, pun teringat nasihat dari ayahandanya, Presiden pertama RI Soekarno.

“Jadi ketika saya tidak dibolehkan kuliah karena keadaan politik, ayah saya hanya mengatakan begini. ‘Udah cari ilmu pengetahuan dimana saja’. Jadi maksudnya saya otodidak,” tuturnya.

“Dari situ saya senang baca, bertanya, saya senang diskusi dan hal itu yang mungkin membuat akhirnya ada nilai sehingga orang berikan honoris causa pada saya,” kata dia.

Diketahui, pada Rabu (8/1), Mega dianugeraho gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Soka di Jepang di bidang kemanusiaan. Gelar ini merupakan yang kesembilan baginya.

Delapan gelar doktor honoris causa lainnya antara lain, dari luar negeri, Waseda University (Jepang), Moscow State Institute of International Relations (Rusia), Korea Maritime and Ocean University (Korea Selatan), Mokpo National University (Korea Selatan), Fujian Normal University (China).

Dari dalam negeri, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Negeri Padang, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

(int/*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?