Resmikan Posko Covid Desa Tallang Bulawang, Hadra : Ini Mengacu SE Satgas Covid-19 No. 9 Tahun 2021

0

TNO, TALLANG BULAWANG LUWU – Satgas Penanganan Covid-19 di Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) di tingkat Desa/Kelurahan.

Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, dan Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan.

Satgas Penanganan Covid-19 Desa Tallang Bulawang foto bersama

PPKM Mikro sendiri di Kabupaten Luwu khususnya di Desa Tallang Bulawang dengan penguatan 3T (Tes, Telusur, Tindakan) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Desa Tallang Bulawang Hadra, S.AN yang tak lain adalah Kepala Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu menjelaskan, pembentukan posko Covid-19 untuk penanganan pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan. Tujuan pembentukan Posko untuk melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi perkembangan Kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro.

Tampak dari kiri, Babinsa Serma Baharuddin, Ketua BPD Tallang Bulawang Baso dan Kades Tallang Bulawang Hadra,S.AN, penyerahan Rompi Petugas Satgas Covid-19 Tallang Bulawang.

“Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan semangat gotong royong, agar intervensi lebih efektif maka dibentuklah Posko di Desa Tallang Bulawang,” Jelas Hadra saat menyampaikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Selasa 15 Juni 2021.

Terdapat beberapa ketentuan agar posko dapat berjalan efektif. Yaitu pertama, menentukan struktur dan personil, yang terdiri dari aparat dan mitra desa sesuai kebutuhan. Kedua, menentukan lokasi posko sepeti memanfaatkan kantor kepala desa, atau lapangan, atau juga lokasi lainnya yang dinilai Representatif. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Keempat menilai status zonasi wilayah.

Tampak kiri, Babinsa Serma Baharuddin penyerahkan Rompi Petugas Satgas Covid-19 kepada Idris (salah satu Petugas Satgas Covid-19 Desa Tallang Bulawang).

“Untuk memastikan operasional posko tingkat desa, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas,” Imbuh Hadra.

Alur komando dan koordinasi posko terdiri dari pertama, Pelaporan yaitu dari posko di tingkatan administrasi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui Satgas Covid-19 Daerah secara berjenjang hingga ke pusat. Kedua, Supervisi dilakukan secara berjenjang oleh poskos atau Satgas Covid-19 di tingkatan Administratif yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Dan ketiga, koordinasi Posko atau Satgas Covid-19 kepada pemerintah daerah di wilayah administratif yang sama.

Posko memiliki fungsi Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Pendukung. Dalam menjalankan fungsinya itu, posko dapat mengacu panduan teknis, pembentukan dan operasional Posko Penanganan Covid-19 di Desa.

Tampak warga Desa Tallang Bulawang pada acara peresmian Posko Covid-19

Desa Tallang Bulawang telah mendirikan Posko PPKM Mikro bulan Mei 2021 dan diresmikan pada Selasa 15 Juni 2021. Dan sebelum acara peresmian dimulai, Hadra didampingi Babinsa Serma Baharuddin, mengukuhkan Petugas Penanganan Covid-19 dengan menyerahkan rompi Satgas Covid-19 kepada seluruh petugas yang terstruktur dalam PPKM Mikro Desa Tallang Bulawang.

Turut hadir pada acara tersebut, Camat Bajo Amran Azis, SE (bersama rombongan), Bhabinkamtibmas Aiptu Fahmi, S.Kom.I, Babinsa Serma Baharuddin, Ketua BPD Tallang Bulawang Baso (Bersama Anggota), dan seluruh Aparat Desa Tallang Bulawang, Tim Penanganan Satgas C-19 dan Kader Posyandu. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (bersama rombongan), juga Anggota PKK Tallang Bulawang.

Terkait anggaran, pemerintah daerah dan masyarakat tidak perlu khawatir karena telah dianggarkan dari Dana Desa (DD) masing-masing daerah. Rinciannya, diatur dalam instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 dengan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE.2/PK/2021. Jakarta, 16 Februari 2021. Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penulis : Achmad Kusman

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?