PNS Sedih Lagi, Tukin Gaji ke 13 dan THR 2022 Dihapus

0

TNO, JAKARTA – Pemerintah pusat akan menghapus Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk gaji ke 13 dan THR bagi PNS pada tahun 2022 mendatang.

Kebijakan itu diambil pemerintah karena tingginya pengeluaran untuk penanganan Covid-19, sehingga membuat APBN dan APBD jebol.

Pemerintah mengalami kesulitan untuk mencarikan sumber dana lainnya selain refocusing anggaran yang sudah dilakukan.

“Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Pemerintah memastikan tunjangan kinerja berupa gaji ke 13 dan juga THR akan dihapus pada tahun depan [2022]. Namun untuk tunjangan reguler akan tetap diterima oleh Aparatur Sipil negara (ASN).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penghematan anggaran di tahun 2021 dengan cara memangkas Tukin pada gaji-13 dan THR sudah terbukti menambah anggaran pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlahnya mencapai Rp 12,3 triliun.

“Di refocusing kedua itu termasuk adalah ketika kita membayar THR tanpa tukin. Kita menghemat beberapa belas triliun dari situ,” kata Keuangan Suahasil Nazara.

Adapun THR terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya.

THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum.

Komponen THR yang diterima pensiunan masih sama, tetapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok.

Dalam penghitungan THR tahun 2022 sama seperti tahun ini, dimana pemerintah tidak memasukkan tukin (tunjangan kinerja), tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, dan tunjangan lainnya.

Selain tunjangan kinerja, program-program yang tidak prioritas masih akan tetap ditunda di tahun depan. Sehingga anggaran bisa difokuskan untuk membantu masyarakat hingga pelaku usaha yang paling terdampak Covid-19.

“Kita masih harus mengantisipasi masalah kesehatan terkait Covid-19. Selama masih ditetapkan sebagai pandemi, pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya banyak harus disiapkan negara. Begitu juga kebutuhan pendanaan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang ditimbulkannya,” jelasnya. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?