Pemda Parimo-PA Tuangkan MoU Penanganan Anak Tentang Hukum Dispensasi Kawin

0

TNO, Parimo Sulteng – Peran orang tua terhadap anak dalam pengawasan bukan hanya dilakukan di luar rumah akan tetapi dalam rumahpun kita juga harus mengawasinya. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), H Badrun Nggai, SE saat Penandatanganan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Negeri Parigi, Kementrian Agama Kabupaten Parigi Moutong Serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parimo. Tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum, dalam hal dispensasi kawin, bertempat di Ruang Kerja Wabup Parimo, Selasa (23/3/21).

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, apa yang telah kita lakukan, semua pihak secara bersama-sama melaksanakan kesepakatan ini dalam rangka pencegahan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sangat mengapresiasi, atas terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum dalam hal dispensasi kawin, dengan harapan kedepan tidak ada lagi terjadi pernikahan dini di daerah kita cintai ini,” Ucap Wabup.

Wabup berharap, pemerintah daerah melalui DP3AP2KB, Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag) marilah kita bersama-sama mensosialisasikan apa yang telah kita lakukan saat ini, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa.

Tampak Wabub Parimo H Badrun Nggai, SE, saat menanda tangani MoU.

Lebih lanjut Badrun mengatakan, semua orang tua wajib bertanggung jawab atas anak-anaknya, sehingga, besar kemungkinan pernikahan dini tidak akan terjadi. Karena selama ini menurut Wabup, pernikahan dini terjadi di masyarakat, untuk pencegahan hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi itu tidak bisa kita laksanakan karana umurnya belum mencapai sesui dengan aturan yang telah ditetapkan. Tutur Orang nomor 2 di Kabupaten Parimo ini.

Wabup juga menyampaikan, dengan keadaan sekarang ini, pergaulan begitu bebas, peran orang tualah yang utama dalam pengawasan pergaulan anak. Jadi peran orang tua terhadap anak dalam pengawasan bukan hanya dilakukan diluar rumah akan tetapi dalam rumahpun kita juga harus mengawasinya. Pungkasnya.

Proses penandatanganan tersebut dilakukan secara bergantian oleh Ketua Pengadilan Agama Parigi, Wahab Ahmad, SH.,ISH.,MH selaku Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Parigi Moutong Drs. Muslimin, M.Si selalu pihak kedua dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong Yusnaeni, S.Sos selaku pihak ketiga.

Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, SE dalam kesempatan itu juga menandatangani selaku yang mengetahui perjanjian pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga yang selanjutnya disebut para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak sepakat.

Rilis : Humas Pemda Parimo
Editor : MH/MU

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?