Masyarakat Tallang Bulawang Menuntut CV. Alim Perkasa Atas Pasca Tambang Yang Mengakibatkan Kerusakan Lahan Perkebunan dan Persawahan Puluhan Hektar Are

0

Polisi Tutup Mata Terhadap Keberadaan Tambang Galian ‘C’ Pemrakarsa CV. Alim Perkasa Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Selain itu, Ketua DPRD Luwu di pertanyakan, pasalnya masyarakat Tallang Bulawang telah melayangkan surat pengaduan (RDP) kepada DPRD Luwu, Terkait keberadaan CV. ALIM PERKASA, pada tanggal 6 Februari 2019 silam. Dalam surat pengaduan tersebut, masyarakat meminta kepada DPRD Luwu untuk menghentikan aktifitas Tambang Galian ‘C’ oleh CV. ALIM PERKASA dan menghadirkan semua Tim Terpadu OPD terkait (Tehnik), selain itu semua OPD terkait (Tehnik) mendapat surat tembusan yang sama dari masyarakat Tallang Bulawang, namun sampai saat ini belum ada tanggapan (NIHIL).

Masyarakat Tallang Bulawang Menuntut CV. Alim Perkasa Atas Kerusakan Lahan Perkebunan dan Persawahan, Yang Mengakibatkan Terjadinya Abrasi/Pengikisan Bibir Sungai Yang Menghanyutkan Sawah dan Kebun Milik Warga Tallang Bulawang.

SEBAGAI DASAR = Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

TNO, Bajo Luwu – Atas terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Alim Perkasa. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 48/I.03/PTSP/2020. Tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi usaha pertambangan operasi produksi sirtu kepada CV. Alim Perkasa. Alamat Dusun Rumaju Desa Rumaju Kec. Bajo Kab. Luwu. Direktur: Muh. Ibrahim Besar Nuhung, SH. Komoditas : Batuan Jenis Sirtu, Lokasi Penambangan : Sungai Suso Desa Kadong – Kadong/Rumaju Bajo. Luas yang dimohon ; 48,71 Ha.

Tampak lahan persawahan masyarakat yang terkikis air disekitar bibir sungai suso, Tallang Bulawang, 25 Maret 2019

Dari keterangan yang dihimpun media TN, CV. Alim Perkasa diduga telah merekayasa Dokumen-Dokumen persyaratan Administrasi sebagai syarat utama dalam mendapatkan perijinan, baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Hal ini juga diketahui, dan diatur dalam Undang-udang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan; Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Meneral Bukan Logam Dan Batuan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB XV. PENYIDIKAN.
Pasal 116.

(1). Selain penyidik kepolisian RI Pegawai negeri sipil dapat diberikan kewenangan untuk melaksanan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam pelanggaran Daerah ini.

BAB XVII. KETENTUAN PIDANA
Pasal 167.

(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 102 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penarimaan Daerah dan disetorkan ke kas Negara.
(4). Selain pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga Bupati Luwu bersurat Kepada, (1) Kepala DPMPTSP Prov. Sulsel; (2) Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Prov. Sulsel. Perihal: Permohonan Pencabutan dan Tidak Memperpanjang Izin Tambang. Isi surat : Menindaklanjuti hasil Tim Terpadu terhadap aktifitas penambangan milik CV. Alim Perkasa di Desa Rumaju Kec. Bajo Kab. Luwu sesuai Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 128/III/2018. Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Aktifitas Penambangan Galian ‘C’ Pemerintah Kab. Luwu. Sehubungan hal tersebut maka disampaikan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu, bahwa CV. Alim Perkasa sebagai pemrakarsa kegiatan tambang galian non logam di Desa Rumaju Kec. Bajo adalah perusahaan yang tidak taat terhadap kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2017 tentang Izin lingkungan. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya sesuai mekanisme pemberian sanksi secara bertahap;
  2. Berdasarkan hasil rekomendasi dari Satuan Pamong Praja Kab. Luwu bahwa tambang milik CV. Alim Perkasa yang terletak di Desa Rumaju Kec.Bajo Kab.luwu bwedampak kepada masyarakat sekitarnya yaitu; terjadinya abrasi/pengikisan bibir sungai yang menghanyutkan sawah dan kebun milik warga;
  3. Berdasarkan hasil telaahan staf teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab.Luwu bahwa lokasi tambang milik CV. Alim Perkasa di Desa Rumaju Kec. Bajo Kab. Luwu berdekatan dengan Aset Daerah dan Aset Nasional, dimana berdampak pada kerusakan pondasi pilar jembatan akibat dari berkurangnya sedimen dan material pada permukaan daerah aliran sungai;
  4. Berdasarkan poin 1,2, dn 3, maka disampaikan kepada saudara agar mencabut dan tidak memperpanjang Izin Tambang milik CV. Alim Perkasa di Desa Rumaju Kec. Bajo Kab. Luwu. Belopa, 08 Agustus 2018 BUPATI LUWU H. A. MUDZAKKAR.
    Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Meneral Bukan Logam Dan Batuan.
    BAB VIII
    KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PENGAMBILAN, PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
    Pasal 14
    (g). Apa bila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan meneral bulan logam dan batuan, terjadi kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
    (h). Memperbaiki semua kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi termasuk perbaikan bangunan – bangunan perairan, tanggul – tanggul, sarana dan prasarana umum, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan mineral bukan logam dan batuan, atas beban dan biaya sendiri;
    BAB XII
    KETENTUAN PIDANA
    Pasal 26
    (1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 9, 14,15 dan 16 diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliyar).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Bagian Kedua
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi
Pasal 20
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
(2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pasal 21
Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
Pasal 24
Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
(2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
(3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
Jaminan Pascatambang
Pasal 38
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
Pasal 39
Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketigauntuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
Pasal 40
Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pasal 41
Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Pasal 42
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan Program dan rencana biaya pascatambang.

Jadi sebagai kesimpulan, perbuatan penambang bisa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memerangi illegal mining, dan pengrusakan lingkungan yang sangat berpotensi dapat merusak sumber daya alam.

Sebagaimana dijelaskan bahwa CV. Alim Perkasa Cacat Administrasi dan diduga ada modus pemalsuan Dokumen perusahaan. Serta beberapa laporan dari masyarakat, baik dari masyarakat Desa Talang Bulawang, Desa Kadong – kadong maupun Desa Sampeang, Kec. Bajo dan Kec. Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dengan adanya dilakukan penyerobotan lahan dan perusakan lingkungan dan lahan warga, akibat melakukan aktifitas pertambangan yang bukan batas wilayah kerja yang diberikan Pemda Luwu terhadap pelaku penambang (CV. ALIM PERKASA).

” Modusnya, dengan cara manipulasi Dokumen Perusahaan dan merubah nama Direksi sebagai pendelegasian Badan Hukum Perusahaan CV. Alim Perkasa, atas nama Nyonya Empeng Nuhung (Direktur) berubah menjadi, Muh. Ibrahim Besar Nuhung, SH (Direktur) dengan Penerbitan Akta, Notaris per tanggal 08 Juni 2012 Nomor. 16. Serta, Ijin Lokasi ⁹, Rekomendasi UKL/UPL serta Ketidakpatuhan Pemrakarsa perusahaan. Sebagaimana berdasarkan Surat Bupati Luwu Nomor : 660/164.1/DPMPTSP/2018 pertanggal 8 Agustus 2018. Sedangkan izin izin khusus pengelolaan dan pemurnian diatur juga dalam pasal 36 PP No 23 Tahun 2010.

Bahkan syarat-syarat yang digunakan sebagai pemenuhan utama untuk mendapatkan IUP – PTSP Prov. Sulsel diduga adannya ketidak cocokan data. Karena pada tanggal 8 Agutus 2018, Surat Ijin CV. Alim Perkasa, Ijinnya di Cabut. Artinya perusahaan tersebut sudah beberapa kali melakukan pelanggaran, begitu juga pemberian ijin ditahun 2020. Apa lagi status Muh. Ibrahim Besar Nuhung, SH sebagai Anggota DPRD Luwu periode 2019-2024″.

” Maka Untuk itu, dan sebagai dasar kami meminta kepada Pihak Polres Luwu selaku penegakan supremasi hukum untuk melakukan Penyidikan dan Penyelidikan Dokumen Surat CV. Alim Perkasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perka Polri No. 6 Tahun 2019, perubahan. Perka Polri No. 14 Tahun 2012. Dan Surat Himbauan Dirjen Minerba No. 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pertanggal 18 Juni 2020″.

Sekedar diketahui, memang secara eksplit. Tidak ada aturan yang melarang Anggota Legislatif menjadi Direksi/Komisaris pada suatu perusahaan atau Pemegang Saham. Meski secara Konsederan Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tidak diatur dan Tidak dijelaskan adanya larangan tersebut, selain BUMN & BUMD. Akan tetapi perlu harus diingat, bahwa pekerjaan apapun tidak boleh ada hubungannya dengan Wewenang atau Tugas sebagai seorang Anggota Legislatif (menggunakan dan menyalahgunakan atas kuasa jabatannya). Penulis_ Achmad Kusman To’laluasa

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?