Lakukan Penyerobotan Lahan Warga Secara Korporasi Oknum Pejabat Pemda Parimo Akan Digugat

0

Oknum Pejabat Pada OPD Pemda Parigi Moutong Akan di Perhadapkan Dengan Hukum Atas Dugaan Penyerobotan Lahan/Tanah Milik Harun H Mustapa Yang Dilakukan Secara Korporasi.

TNO, Parimo Sulteng – Berdasarkan pengaduan salah seorang korban (Harun H Mustapa), atas penyerobotan lahan miliknya (Pantai Mosing Desa Sinei kec. Tinombo Selatan) saat bertandang di Kantor Redaksi Teropong News Sulteng Jl. Sis Aljufri No. 03 Dusun 1 Desa Ampibabo Utara, Kec Ampibabo, Senin 05 Oktober 2020 lalu.

Maksud kunjungan Harun H Mustapa di kantor TN tak lain minta bantuan hukum, agar kasus atas penyerobotan lahan/tanah miliknya terekspos di Publik, menurutnya, dengan cara seperti ini ia berharap agar penegakan supremasi hukum oleh penegak hukum ditingkat Provinsi maupun Pusat dapat mengetahui kelakuan tidak senonoh para oknum pejabat pada pemerintahan parimo, Harun sangat menyayangkan atas kejadian ini, jauh sebelum ia mendatangi kantor TN, ia dan keluarga berusaha menemui Samsulrizal Tomblotutu (Bupati Parimo), untuk mempertanyakan status kegiatan di atas lahan miliknya, namun wal-hasil nihil.

Harun H Mustapa adalah anak dari Almr.H Mustapa Mokoagow pememilik lahan yang diwariskan kepada (anaknya) yakni: Harun H Mustapa, sebagai bukti kepemilikan tanah miliknya, berupa Dokumen “Surat keterangan Tanah (SKT)”, Nomor : 51/KD-SNY/SK/V/2008. Yang menerangkan atas kepemilikan tanah dengan 5Hektar yang terletak di Dusun II Desa Sinei Kec. Tinombo Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jaelan A Laruka, Timur : Teluk Tomini, Selatan : Jalur Air, dan Barat: Husna Lawali. Sinei, 5 Pebruari 2008, yang ditanda tangani Kepala Desa Sinei Hanapi Lampasio.

Tampak Bangunan di atas lahan milik Harun H Mustapa di Pantai Mosing.

Ia bercerita dan memperlihatkan bukti surat kepemilikan lahan miliknya kepada Kabiro TN (Moh Umar), lebih jauh ia menjelaskan bahwa, masyarakat Desa Sinei mengetahui bahwa lahan di mosing (yang diduga diserobot) adalah milik H Mustapa Mokoagow (ortu kandungnya red). Selain itu ia juga menjelaskan bahwa, pihaknya hanya menuntut haknya yang tersisa dengan luas 4 Hektar, yang di luar pagar milik samsulrizal Tomblotutu (Bupati Parimo), ditambahkannya, dari 5 Hektar tersisa 4 Hektar, karena pada bulan Februari 2020 lalu, telah ia jual seluas 1 Hektar kepada Samsulrizal Tomblotutu, yang tak lain adalah Bupati Parigi Moutong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Media ini, bahwa kegiatan pembangunan sarana umum yang sedang dikerjakan itu di duga milik Pemda, yang ditangani dari 3 Instansi terkait yaitu: Dinas Pariwisata, (Pembangunan Sanggar Seni), Dinas Kesehatan (Pembangunan Unit pelayanan Teknis (UPT), dan Dinas Perikanan (Pembangunan Tambak Udang).

Kamis, 8 oktober 2020 Tim Media TN melakukan penelusuran di Instansi yang terkait, pertama pada Dinas Pariwisata, dengan tujuan untuk meminta keterangan terkait Pembangunan Sanggar Seni di Pantai Mosing diatas lahan/tanah milik Harun H Mustapa, namun kadis Pariwisata sedang tugas luar, hingga tim TN menemui Kabid Pariwisata Moh Masrun, yang akrab disapa Ruli, di ruang kerjanya, Ruli membeberkan bahwa, bangunan tersebut itu milik Pemda, namun hanya 1 unit kata dia, yakni, Sanggar Seni yang dibangun oleh Dinas Pariwisata, lanjut ia menjelaskan bahwa, pihaknya melakukan pembangunan di atas lahan itu, berdasarkan surat keterangan dari Kades Sinei (Fahmi), bahwa tanah tersebut tidak bertuan/milik desa,” Terangnya.

Lanjut Ruli menjelaskan, “Dokumen asli atas tanah tersebut sampai hari ini belum kami terima, karena masih ada beberapa saksi yang belum bertanda tangan di dalam surat itu kata kades sinei (Fahmi) tiru Ruli kepada TN. Lanjutnya dia, “Itupun surat dari Pemerintah Kecamatan yang di berikan ke Dinas, pun semuanya baru dalam bentuk pesan melalui whatsApp,” Tutur Ruli dengan pelan. Pun juga keterangan yang sama oleh saudara Ahkam Tengkos, salah satu Staf Kecamatan Tinombo Selatan.

Dilain kesempatan, senin 12 Oktober 2020, Pukul 10:45 wita Kades Sinei (Fahmi) saat ditemui awak Media TN di Kantor Desa Sinei, Fahmi enggan memberikan keterangan yang jelas kepada awak media ini, ia hanya mengarahkan agar dikoordinasikan di Pemerintah Kecamatan Tinombo Selatan, karena menurutnya Camat yang lebih tau,” Tegasnya.

Di hari yang sama pula, Camat Tinombo Selatan Drs. Ahkam Tengkos, MM, kepada wartawan TN, ia mengatakan bahwa, “Selain Proyek pribadi Samsulrizal Tombolotutu di pantai mosing, saya tidak tau apa apa,” Tutur Ahkam dengan tegas, menurutnya kalau pun ada issu yang beredar bahwa, bangunan yang ada di pantai mousing adalah milik pemda parimo, saya sebagai camat tinombo selatan tidak pernah menandatangani dokumen sama sekali, sangat eronis bangunan Pemda berdiri di atas lahan yang tidak memiliki dokumen sama sekali,” Jelasnya.

Kamis, 15 Oktober 20, awak media ini melakukan konfirmasi di Dinas Perikanan, Plt.Kadis Perikanan Mohamad Nasir, S.Pi,M.Si, menjelaskan persoalan tambak di pantai mosing, yang menurut beberapa sumber bahwa, tambak tersebut adalah milik pemda yang dikelola oleh Dinas Perikanan, Plt.Kadis Perikanan juga enggan angkat bicara, menurutnya bahwa bukan milik Pemda, dan tidak tau sama sekali status tambak tersebut kata dia, selain itu Plt.Kadis Perikanan mengarahkan awak Media ini untuk berkoordinasi kepada Kabid Budidaya pada dinasnya, namun waktu itu Kabid Budidaya sedang tidak berada di kantor, kamis 15 /10/2020, menurut Nasir Kabid budidaya I Made Kornelius Atmaja, S.Pi,M.Si ikut rapat paripurna di kantor DPRD Parimo, “Hari ini silahkan anda datang kembali jam 02,” Ucap M. Nasir, berselang satu jam, tepatnya pada pukul 13.30, Nasir bersama kawan-kawan (wartawan TN) kembali menghubungi M.Nasir melalui via telepon selularnya, M.Nasir menyampaikan bahwa, rapat paripurna berlanjut sampai sore, awak media merasa penasaran, dan langsung menghubungi salah satu Angleg DPRD Parimo yang enggan di sebut nama dan identitasnya dalam pemberitaan ini, bahwa, “Hari ini tidak ada agenda rapat Paripurna di DPR,” sebagaimana ia dijelaskan lewat via telepon, dan bukti percakapan dengan staf di DPR lewat chat WhatshApp.

Tentu dalam hal ini Plt.kadis Perikanan telah diduga dengan sengaja menghalang-halangi tugas jurnalis untuk mendapatkan informasi dan ia pun di duga telah melakukan pembohongan publik, sebagaimana diatur dalam UU-RI, No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS. Pasal 18. (1). Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dinas Kesehatan Parimo, soal status Pembanguan Unit pelayanan Teknis (UPT) yang ada di lokasi mosing, menurut Kasubag perencanaan yang ditemui di ruang kerjanya bahwa, Pembangunan yang ada di Pantai Mosing saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh, karena bangunan tersebut tidak masuk di perencanaan kami, yang masuk cuma ada 3, dan sudah berjalan, namun bukan di pantai mosing, kalau ingin informasi lebih jelas hubungi PPK nya I Nyomang Adi Susmanta, yang tak lain adalah sekertaris BPBD Kab. Parimo.” Terangnya.

Di hari yang sama awak Media TN, langsung mendatangi kantor BPBD guna mendapatkan informasi, namun sayangnya I Nyoman Adi Susmana tidak bisa di temui, karena yang bersangkutan di karangtina didiklat, awak media pun menghubungi lewat telpon selulernya, Nyoman Adi Susmana membenarkan bahwa, bangunan yang ada di Pantai Mosing benar milik Pemda Parimo, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, dananya melalui Dinas Kesehatan, “Saya kok PPK nya, papan proyeknya juga dari dinas kesehatan, jenis pembangunan “Unit pelayanan Teknis (UPT).” Ungkapnya.

Dasar Hukum Penyerobotan Tanah di Pasal 385 KUHP
Pasal 385 dalam KUHP menyebutkan bahwa kejahatan ini termasuk bentuk kejahatan Stellionnaat atau aksi penggelapan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Perppu 51/1960).

Secara umum, pengaturan penyerobotan yang diatur dalam KUHP merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas diatur dalam Perppu 51/1960.

Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, menurut sebuah jurnal yang disebut dengan penyerobotan tanah adalah pendudukan tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain.

Jadi penyerobotan tanah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan merebut dan menguasai atau menduduki tanah yang dimiliki oleh orang lain.

Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, pada Pasal 385 KUHP. Yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, sebagai berikut:
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum:
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Sert Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 266-267) menjelaskan bahwa pasal ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak.

Jadi menurut Pasal 385 ayat (1) KUHP, jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Menurut Perppu 51/1960. Akan tetapi, mengenai menduduki tanah orang lain, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Perppu 51/1960). Perppu 51/1960 mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Oleh karena itu, kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.

Selain dalam Perppu 51/1960, kepala desa tersebut bisa juga diancam pidana berdasarkan KUHP. Kepala Desa merupakan orang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan dapat juga dikenai Pasal 424 KUHP, yang berbunyi:

Pegawai negeri yang dengan maksud akan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah Pemerintah yang dikuasai dengan hak Bumiputera, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Yang dimaksud dengan pegawai negeri atau ambtenaar, adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya.

Unsur-unsur yang termasuk di sini adalah:

  1. Pengangkatan oleh instansi umum;
  2. Memangku jabatan umum, dan
  3. Melakukan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya.

Kepala desa dan para pegawainya termasuk salah satu dari golongan ambtenaar atau pegawai negeri.
Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Perdata.

Sedangkan menurut hukum perdata, orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, penyerobotan tanah juga merupakan perbuatan dimana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah.

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perdata Hukum Perikatan Dengan Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
c. Ada kerugian;
d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
e. Ada kesalahan.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  3. Bertentangan dengan kesusilaan
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Langkah Hukum, Untuk dapat menjerat perbuatan kepala desa yang membantu proses penyerobotan tanah, pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata.

Jika ingin menjerat dengan pidana, maka dapat dikenakan pidana yang mengatur mengenai penyerobotan tanah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960.

Di sisi lain dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29. 1.Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

2.Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.

3.Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.

Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.

4.Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rilis: Ardy
Editor: Moh Umar

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?