DPRD Parimo Minta UPTD Dukcapil Segera Dibuka di Taopa, Arifin : Padahal Anggarannya Kemarin Sudah Disetujui

0

TNO, PARIMO SULTENG – Arifin Dg Palallo yang merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta kepada pihak eksekutif dalam hal ini, Pemkab Parimo agar sebagian Dana Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 dapat diperuntukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Taopa.

Menurutnya, setiap ia melakukan Reses di wilayah Utara, khususnya di Dapil IV, yang dikeluhkan masyarakat terkait pengurusan/penerbitan e-KTP, dan dirinya selalu ditagih, karena kata ia, anggarannya sudah disetujui kemarin.

“Ada titipan dari masyarakat di Wilayah Utara, dan anggarannya sudah lama kami sampaikan dan itu sudah disetujui oleh Pak Bupati, bahwa kemarin kami sudah anggarkan sebesar Rp 87 juta, untuk pembiayaan pembukaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kecamatan Taopa. Namun, entah dimana anggarannya, hingga mengakibatkan UPTD itu tidak dibuka sampai saat ini,” ujar Arifin Dg Palalo di hadapan Wakil Bupati Parimo, H. Badrun Nggai, SE., pada Rapat Paripurna DPRD Kab Parimo Masa Sidangan III Tahun Sidang 2021, Penjelasan Bupati Parigi Moutong atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang DPRD Parimo, Rabu (1/9/21).

Arifin berharap, Dana SiLPA tahun 2021 Rp.89,7 Juta yang disampaikan oleh Wakil Bupati, H. Badrun Nggai, SE. pada Rapat tersebut, sebagian dapat membantu perekaman e-KTP di Kecamatan Taopa. Ia berkeinginan, pemerintah mengalokasikan anggaran itu untuk pembiayaan pembentukan UPTD Disdukcapil, sebagai salah satu solusi mempermudah akses pengurusan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga di wilayah utara.

“Kami semua berharap agar teman-teman dari Dapil IV bersatu untuk memperjuangkan ini. Kalau kita tidak mampu memperjuangkan persoalan seperti ini, sudah keterlaluan kita ini” Pintanya.

“SiLPA tahun ini bisa digunakan mengontrak rumah di Taopa untuk pelayanan UPT Dukcapil. Karena kenapa??? masyarakat dari Moutong, Taopa, Bolana Lambunu dan Bolano sudah berhari-hari datang mengurus e-KTP di Dukcapil Kabupaten namun tidak terbit seketika itu, karena jaringan selalu bermasalah, sehingga tidak dapat diakses. Kalau ada UPT Dukcapil di Taopa, saya rasa mereka tidak perlu membuang biaya datang ke Dukcapil kabupaten. Olehnya itu kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah khususnya anggaran di APBD Perubahan agar memperhatikan ini” Pintanya.

Arifin menambahkan, bahwa masyarakat sudah dijanji, setiap kali kami Reses, atau menghadiri pesta, masyarakat selalu mempertanyakan hal itu, dan kami jawab, sudah dianggarkan, hingga masyarakat bertanya anggarannya dikemanakan???.

“Kami selalu mendapat ocehan dari masyarakat, masih kerja Anggota Dewan atau tidak!!!!. Karena mereka sudah kesal, kami dikata-katai seperti itu, malu kita” Bebernya.

“Kami pun kemarin hanya minta kepada Kadis lama kurang lebih Rp87 juta. Sudah kami setujui dan anggaranya sudah dibawa ke Dinas tetapi sampai hari ini tidak ada, sehingga kami ditanyakan pada saat reses kami bilang sudah dianggarakan tahun 2021. Kami tidak membawa persoalan Politik, tetapi ini sebuah aspirasi yang sama-sama harus kita perjuangkan,”Tandasnya.

Rilis : Kominfo Parimo
Editor : MU/MAP

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?