Dinkes Luwu Diduga ‘Tilep’ Uang Jasa Persalinan Bidan

0

TNO, BELOPA LUWU – Sungguh ironis bidan di kabupaten Luwu, padahal ia adalah salah satu Tenaga Kesehatan yang berperan penting dalam melayani masyarakat, dalam tugasnya ia berjuang menyelamatkan 2 nyawa sekaligus (Ibu dan anak). Namun, tugas mulianya tersebut harus digerogoti oleh oknum-oknum yang rakus akan materi. Belopa, Rabu 15 September 2021.

Klaim jasanya itu harus terbelenggu dengan aturan-aturan yang Notabene sangat merugikan, sehingga upah dari hasil perjuangannya harus dibagi-bagi ke oknum yang sebenarnya hanya memanfaatkan kepentingan saja. Padahal kita tahu pekerjaan mulia para bidan telah diatur dalam undang-undang.

Seperti yang terjadi saat ini, Dinas Kesehatan kabupaten Luwu diduga telah melakukan pemotongan klaim jasa persalinan bagi bidan pegawai tidak tetap setempat maupun Bidan PNS.

“Kami hanya menerima Rp478.800,- per jasa persalinan dari jumlah nilai yang sudah dialokasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni Rp700.000 per jasa pertolongan” kata salah satu bidan di Luwu yang enggan disebutkan namanya, Senin, 13 September 2021.

Ia menyebutkan, dengan dalih retribusi, klaim jasa persalinan khususnya bidan PTT diwajibkan adanya pemotongan hingga 35 persen/jasa persalinan.

Lanjutnya, Pemotongan Jasa persalinan ini berlangsung mulai Tahun 2020 hingga sekarang, sebesar 35 persen per persalinan, dari nilai Rp.700.000,- menjadi, Rp.478.800,-. Berbagai pemotongan jasa klaim tersebut adalah mencakup Pemotongan Jasa Sarana sebesar 20 %, Biaya Manajemen 10% dan terakhir adalah pemotongan Jasa 5% untuk Verifikator Data Pasien.

“Kami diberikan dua draf tanda tangan klaim, satunya klaim jasa dengan nominal penuh atau Rp700.000,- dan satunya lagi draf yang tertera berbagai pemotongan jasa klaim dengan total hingga 35 persen atau sebesar kurang lebih Rp.478.800,-/persalinan”. Ungkap bidan tersebut.

Dan ini terbukti dari salinan buku rekening salah satu bidan yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Ditelusuri lebih jauh, ternyata sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang dana klaim persalinan tersebut belum cair, beberapa bidan mempertanyakan kemana dana tersebut?.

“Kami takut mengadu pak, nanti kami diberhentikan atau dipindahkan, dan sedihnya lagi, klaim dana itu belum cair sampai sekarang, waktu bulan April 2021 memang ada masuk sebesar Rp.478.800,- namun itu untuk jasa persalinan pada bulan Agustus 2020, nah dari bulan tersebut (Agustus 2020) hingga sekarang, klaim kami belum dibayar sama sekali”. Ungkapnya dengan sedih.

Terpisah, menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, dr Rosnawary Basir saat dihubungi melalui chat Whatsapp (WA) (terkonfir jumat, 10/9, ditanggapinya minggu, 12/9) mengatakan pihak Dinas Kesehatan sama sekali tak pernah memotong jasa persalinan para bidan, dan itu sesuai pertanggungjawaban yang masuk ke Dinas Kesehatan dengan kelengkapan bukti transaksi secara non tunai.

“Karena kami dari Dinas Kesehatan mentransfer 100 persen jasa persalinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang dimasukkan ke Dinas Kesehatan, kami lengkap dengan bukti transaksi secara non tunai” Kilah Rosnawary saat membalas chat dari Awak Media TNO.

Rosnawary juga melanjutkan Dinkes mentransfer 100 persen ke Bendahara Jampersal Puskesmas sesuai pertanggungjawaban Puskesmas ke Dinkes disertai dengan bukti transfer secara nontunai, Bendahara Jampersal Puskesmas kemudian mentransfer juga ke Bidan sesuai klaimnya secara non tunai.

“jadi minta ka info, tabe siapa yang sampaikan karena kami lakukan pembayaran secara non tunai disertai bukti transfer non tunai sesuai jumlah pertanggungjawaban yang dimasukkan ke dinkes. Untuk mengkonfirmasiki sebaiknya jelas kii.. info ta dari mana sumbernya?” Kata Kadinkes Luwu.

Untuk lebih mendalami tentang kasus pemotongan jasa persalinan bidan di Luwu ini, Awak media TNO mencari tahu kebenarannya dengan menghubungi beberapa Kepala Puskesmas (Kapus) di Luwu mengenai keluh kesah bidan yang dipotong jasa persalinannya.

Melalui telepon seluler, Kapus yang tak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa “Tidak ada pemotongan jasa persalinan bagi bidan di luar daripada juknis yang berlaku sekarang, tapi mengenai hal tersebut, sayakan baru di Puskesmas ini, nanti saya koordinasi ke bagian bendahara”. Katanya, dengan suara terbata-bata.

Ditanya mengenai adanya pembagian beberapa persen terhadap klaim jasa persalinan bidan di Luwu, Kapus tersebut melanjutkan “Jadi memang ada pemotongan, itu sesuai Juknis yang berlaku, seperti tahun kemarin (2020) bahwa memang ada keluar seperti jasa sarana, ada juga untuk jasa dokter. Namun kalau saya tidak salah ada perubahan juknis yang terbaru sekarang, tapi saya tidak tahu kalau itu sekarang telah diterapkan atau tidak”. Ungkapnya.

Kapus lebih jauh membeberkan bahwa, seperti di Puskesmas saya, bahwa memang kami memotong itu sesuai juknis yang berlaku. Jadi ada aturannya itu.

Ditanya juga mengenai adanya verifikator penginput data pasien sebesar 5% yang kebagian jasa klaim persalinan bidan, Kapus berkilah bahwa “Itu saya kurang paham, nantilah kita bicarakan, karena saya harus liat data dulu baru bisa komentar hal tersebut, nanti saya cari tahu dulu ya”.

Untuk melancarkan aksinya dalam memotong jasa persalinan bidan, Dinkes Luwu ternyata berlindung dibalik Perda yang pada kenyataannya malah bertolak belakang dengan Keputusan Menteri Kesehatan seperti Permenkes No 28 Tahun 2014.

Itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Jampersal, Ambulance Jenazah dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Serta Pelayanan Pasien Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang ditandatangani oleh Bupati Luwu, Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd., tanggal 30 April 2020.

Dalam draf Perbup tersebut memang ada pembagian jasa pelayanan paket persalinan yang tertuang pada Pasal 15, (2).

Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan paket persalinan pembagiannya sebagai berikut :
a. Jasa Pelayanan di jaringan dan jejaring

  1. Jasa petugas 95% (Sembilan puluh lima per seratus) untuk Tenaga Kesehatan yang melayani di jaringan dan jejaring; dan
  2. Jasa Verifikator 5% (Lima Per Seratus).

b. Jasa Pelayanan untuk persalinan normal di Puskesmas ;

  1. Jasa pelayanan untuk Dokter sebesar 10% (Sepuluh Per Seratus)
  2. Jasa Pelayanan untuk Bidan sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Per Seratus).
  3. Jasa pelayanan untuk Pengelola Obat sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus).
  4. Penanggung Jawab ruangan sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus).

c. Jasa pelayanan untuk persalinan dengan penyuli di Puskesmas :

  1. Jasa pelayanan untuk Dokter sebesar 25% (Dua Puluh Lima Per Seratus)
  2. Jasa Pelayanan untuk Bidan sebesar 70% (Tujuh Puluh Per Seratus).
  3. Jasa pelayanan untuk Pengelola Obat sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus).
  4. Penanggung Jawab ruangan sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus).

Hal tersebut di atas tentunya sangat bertolak belakang dengan Permenkes No 28 Tahun 2014, yang tegas menyebutkan bahwa puskesmas tidak boleh memotong uang jasa layanan bidan dengan alasan apapun. Pemotongan dana hanya boleh dilakukan oleh klinik pratama dan dokter praktik pribadi, dengan besaran maksimal 10%, itu sebagai jasa pembinaan dokter terhadap bidan tersebut.

Lalu kenapa harus diterbitkan Perbup pembagian dana jasa persalinan bidan tersebut?, padahal telah diketahui bahwa dalam Permenkes No. 28 Tahun 2014, dengan tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada pemotongan uang jasa layanan persalinan bidan.

Perihal di atas, redaksi masih membuka ruang dan menunggu konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait, untuk terbitan berita selanjutnya…!

Penulis : AK

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?