Dinas PUPR Luwu Undang Kejari Luwu Sosialisasi Penyuluhan Hukum

0

*Pencegahan Tindak Pidana KORUPSI Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dinas PUPR Luwu Mengundang Kejaksaan Negeri Luwu Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Terkhusus Pada Dinas PUPR Luwu, Oleh Kejaksaan Negeri Luwu, Erny Veronica Maramba, Rabu (17/6/2020).

TNO, Belopa Luwu – Kadis PUPR Luwu Ridwan Tumbalolo dalam sambutannya, meminta kepada kejari luwu agar memaparkan dan memberikan materi tentang hukum pidana dan hukum perdata khususnya pada bidang pengadaan barang/jasa, guna untuk menghindari terjadinya tindak pidana pada setiap kegiatan proyek PUPR.

Kejari luwu Erny Veronica Maramba saat memberi penyuluhan tentang materi hukum lebih banyak mengadopsi UU Nepotisme dan yang Berkualisi dalam melakukan tindak pidana Korupsi. Erny menegaskan,” Tugas dan wewenang kejaksaan dalam kasus tidak pidana korupsi, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU tindak pidana korupsi dan UU TPPU pelanggaran HAM berat. Kejaksaan dgn kuasa khusus, dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum (ipoleksosbudhankam),” urai Erny.

” Selain itu kejaksaan juga melalui intelijennya, mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yg bersifat strategis baik nasional maupun daerah, Legal Opinion, Legal Assistance, dan Legal Audit. Berdasarkan UU No. 17 Th. 2003 ttg keuangan Negara. UU No. 1 Th 2004 ttg perbendaharaan negara. UU No. 31 Th 1999 jo UU No. 21 Th . 2001 ttg pemberantasan TP. korupsi. UU no. 8 Th 2010 ttg pencegahan dan pemberantasan TPPU. UU No. 30 Th 2014 tentang administrasi pemerintahan. PERPRES No. 16 Th 2018 ttg pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Erny.

Kejari luwu juga mengingatkan agar etika pengadaan barang/jasa, bekerja secara profesional, Mandiri dan menjaga kerahasian informasi untuk mencegah penyimpangan pengadaan B/J; Tidak saling mempengaruhi baik langsung atau tdk langsung yang berakibat persaingan usaha tdk sehat; Bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan SSI dengan kesepakatan tertulis oleh pihak yg terkait; Untuk menghindari dan mencegah penyalah-gunaan wewenang dan atau kolusi. Mengantisipasi dan menghindari terjadinya praktik suap menyuap yg akan dapat mempengaruhi proses dan hasil pengadaan B/J. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, langsung atau tdk langsung yang berakibat persaingan usaha tdk sehat; Tdk menerima, tdk menawarkan atau menjanjikan untk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yg diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan B/J. Erny menggambarkan beberapa contoh kasus yg pernah ia tangani didaerah ia bertugas sebelumnya.

Kabid Jalan & Jembatan Dinas PUPR Luwu Usdin, ST. saat mengajukan pertanyaan kepada ketua Kejari Luwu untuk penjelasan hukum perdata dan pidana terkait pengadaan barang/jasa.

” Pejabat pengadaan langsung atau tdk langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia,Beberapa badan usaha yg mengikuti tender/seleksi yg sama, dikendalikan baik langsung atau tdk langsung oleh pihak yang sama; Dan atau kepemilikan sahamnya lbh dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yg sama; Terjadinya penggunaan perusahaan lain (pinjam perusahaan bendera) ataupun sub kontrak pekerjaan utama dlm bentuk apapun. Sehingga penting untuk diperhatikan, pertama, apakah penyusunan HPS/OE telah dilakukan SSI ketentuan.

  1. Kepastian telah dipenuhinya prosedur dlm penyusunan HPS/OE merupakan langkah pntg krn sering terjadi kelalaian dlm proses tersbt yg dimanfaatkan atau digunakan untk MARK’UP harga; Sehingga besarnya kerugian negara berdasarkan perbandingan harga kontrak (SPK) dng harga pasaran yg ada, hingga terjadi MARK’UP. Menyuruh konsultan untk mempergunakan harga satuan dan upah, serta menyuruh memasukkan biaya pekerjaan persiapan kedlm RAB yg menyimpang dari aturan yg ada.
  2. Apakah ada kerjasama antara pejabat pengadaan dng penyedia? Melakukan penunjukan langsung/tanpa lelang umum kpd penyedia yg blm berpengalaman, blm bersertifikat, tdk mempunyai keahlian, perusahaan baru berdiri ditahun tersebut, tdk punya modal finansial maupun managerial; Panitia lelang bekerjasama dng penyedia melakukan kecurangan dgn proses tender yg tdk sesuai SSI. Contoh: calon penyedia dng penawaran harga tertinggi yg sdh mengundurkan diri justru dimenangkan dan mengalahkan penawaran lain, dan dokumennya dihilangkan. Selain itu melakukan penunjukan langsung krn alasan waktu mendesak, tdk banyak waktu.
  3. Apakah pekerjaan utama disub-kontrakkan? Penyedia hanya digunakan untk memenangkan pengadaan atau jual beli bendera; Pejabat pengadaan memecah pekerjaan menjadi beberapa kontrak oleh beberapa menyedia, tetapi ternyata hanya dikerjakan satu perusahaan yg bukan salah satu dari penyedia; Pemenang tender bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan.

Itulah sebabnya mengapa pekerjaan tdk boleh dipindahtangankan atau disub-kontrakkan. Terkait dengan punyuluhan hukum kejari luwu Erny memaparkan sebuah nasehat hukum, UBI SOCIETAS IBI IUS (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) PRESUMPTIO IURES DE IURE (semua orang dianggap tahu hukum) IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT (ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan).

Peran kejaksaan dalam melakukan upaya preventif korupsi, penting pemahaman tentang pencegahan tindak pidana korupsi, ENCYCLOPEDIA AMERICANA menyebutkan korupsi merupakan suatu hal yg buruk dgn bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Buku “THE SOCIOLOGY OF CORRUPTION” memasukkan “nepotisme” dlm kelompok korupsi, dlm klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untk itu), Korupsi adalah kejahatan luar biasa (EXTRA ORDINARY CRIME).

Lebih jauh Erny menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara terkait dgn keuangan dan kerugian negara. Semua hak dan kewajiban negara yg dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik uang maupun barang yg dpt dijadikan milik negara; Berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara (pasal 1 angka 22 UU No.1/2014): kekurangan uang, surat berharga, dan barang; yg nyata dan pasti jumlahnya; sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bagian inti (BESTANDDELEN) pasal 2 ayat 1; melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 dgn tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yg ada padanya krn jabatan atau kedudukan; yg dpt merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

UU Administrasi pemerintahan telah mengambil unsur pidana; pengadilan tata usaha negara (TUN) / PT. TUN ada atau tdk ada unsur penyalahgunaan wewenang pada keputusan/tindakan pejabat pemerintahan. PERMA No. 4 Th 2015 tentang pedoman beracara dlm penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. (ach).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?