Dinas PMPTSP Luwu Nyatakan CV Alim Perkasa Jelas Melanggar Ketentuan Izinnya

0

TNO, Belopa Luwu – Kadis Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Luwu, Rahmat A. Parana, pada Senin, (1 februari 2021), di Aula kantor Dinas PMPTSP luwu, dalam gelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat Tallang Bulawang, klarifikasi terkait aktifitas Illegal CV. Alim Perkasa diwilayah desa tallang bulawang, yang menuai sorotan dan tuntutan masyarakat tallang bulawang, atas pasca tambang Alim Perkasa yang menghanyutkan lahan persawahan dan perkebunan masyarakat tallang bulawang 2018 silam.

Masyarakat tallang bulawang geram hingga melakukan gerakan spontan “Demo” dan memberhentikan secara paksa aktifitas tambang galian “C” sirtu dan batuan yang dilakukan CV Alim Perkasa, Jum’at (29/01/21) disalu suso, tepatnya di wilayah desa tallang bulawang, kec bajo, kembalinya CV Alim Perkasa beroperasi diwilayah terlarang itu, dimana Alim Perkasa telah menyalahi Izinnya, selain itu masyarakat menuntut pihak Alim Perkasa untuk segera melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi dan ganti rugi lahan masyarakat, yang hanyut dan terkikis akibat aktifitas pasca tambangnya.

Rahmat A. Parana, selaku Kadis PMPTSP Luwu, yang didampingi Sekretarisnya dan beberapa Kepala bidang DPMPTSP Luwu, dalam pertemuan klarifikasi terkait keberadaan dan aktifitas Alim Perkasa, kepada perwakilan masyarakat tallang bulawang, ia menegaskan, bahwa CV Alim Perkasa sudah jelas melanggar surat izin usahanya, dimana Alim Perkasa telah beroperasi diluar ketentuan lokasi titik koordinat sebagaimana yang tertuang dalam surat izin yang dimilikinya saat ini.

“ Yang jelas pihak Alim Perkasa yang memegang izin IUP eksplorasi sirtu dan batuan dari pemprov Sulsel yang berlokasi di desa Kadong-Kadong/Rumaju, bukan di tallang bulawang,” Jelasnya, ditambahkannya lagi, bahwa pihak Alim Perkasa yang diwakili oleh Ibrahim Besar Nuhung, SH yang tak lain Anggota DPRD Luwu dan juga anak kandung dari Direktur CV Alim Perkasa, telah menghadap sebelumnya, (Jum’at 29/01/21) lalu, bertepatan aksi Demo masyarakat tallang bulawang, dia sudah berjanji tidak akan beroperasi lagi diwilayah tallang bulang,” Tiru Rahmat A. Parana dalam penyampaiannya.

Tampak suasana rapat klarifikasi di Aula kantor DPMPTSP Luwu Senin, 1 Februari 2021.

Selain itu, Rahmat A. Parana, juga memaparkan bahwa semua tuntutan masyarakat tallang bulawang yang berdampak pasca tambang Alim Perkasa akan disampaikan kepada pihak Alim Perkasa dan juga kepada pemerintah kabupaten luwu terkhusus kepada Bupati Luwu, sesuai harapan masyarakat tallang bulawang.

Ia menambahkan, bahwa apa yang ia dengar dari beberapa sumber, bahkan dari pihak Alim Perkasa sendiri, yang diwakili Ibrahim Besar Nuhung, bahwa sesuai kesepakatan Hearing di kantor DPRD Luwu melalui komisi III pada 2019 silam, terkait ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak, pihak Alim Perkasa bersedia mengadakan dan menyerahkan ganti rugi tersebut, namun pihak Alim Perkasa meminta tanda bukti dari hasil rapat Hearing itu secara tertulis”. Tegasnya

Dikesempatan yang sama, Aziz Ramli, SE, selaku kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPSTP Luwu, membeberkan sekaitan dengan pasca tambang CV Alim Perkasa, wajib untuk dilaksanakan namun perlu kita meninjau ulang UKL/UPL nya, menurut Azis, tentu ada dana jaminan yang dititip pemrakarsa Alim Perkasa dalam hal ini kepada pemerintah sebagaimana yang diatur dalam izin lingkungannya”. Imbuh Azis

Sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah: Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Sanksi jika suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH)

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)

wajib UKL-UPL atau hanya SPPL dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Untuk menetapkan apakah wajib UKL-UPL dan SPPL hal yang paling menentukan adalah berdasarkan jenis kegiatan, skala/besaran/ukuran kegiatan, kapasitas produksi kegiatan, luas lahan yang dimanfaatkan, limbah/cemaran/dampak lingkungan yang terjadi, teknologi yang tersedia/digunakan, jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak, besaran investasi kegiatan, konsentrasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan aspek sosial kegiatan (dampak terhadap masyarakat sekitar dan hasil produksi terhadap masyarakat umum).

Menurut Achmad, Izin Lingkungan CV Alim Perkasa harus diAudit dan ditinjau kebenarannya, dimana selama ini sejak Alim Perkasa beroperasi melakukan aktifitas Tambang galian “C” atau Sirtu dan Batuan, tidak pernah melakukan edukasi atau sosialisasi khususnya didesa tallang bulawang sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Keterlibatan Masyarakat Sekitar Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup:

  • Masyarkat yang terkena dampak;
  • Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
  • Masyarkat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
    Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui :
  • pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  • konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA)
    Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal
    Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:
  • Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
  • Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
  • Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
  • Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;
    Dengan Pengikutsertaan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik terkait rencana usaha atau kegiatan, masyarakat baru merupakan prasyarat menyusun kerangka acuan, bahwa penyusunan Dokumen AMDAL merupakan penyusunan dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL yang saling keterkaitan satu dengan lainnya, dimulai dari penyusunan Dokumen KA

Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (KA). Kerangka Acuan (KA). Kerangka Acuan (KA) adalah: Ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Tujuan penyusunan Kerangka Acuan (KA) adalah:

  • merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
  • mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.” Demikian tulis Achmad.

Turut hadir: Kadis PMPTSP Luwu Rahmat A. Parana, Sekretaris DPMPTSP Luwu Basri, SE, kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPSTP Luwu Azis Ramli, SE, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Luwu Drs Andarias Patiung, Tokoh Masyarakat Tallang Bulawang Achmad K To’laluasa, Ketua BPD Tallang Bulawang, Baso, Kadus Tallang Bulawang, Nadir, Kadus Kalimbubu, Hamuddin, Masyarakat Tallang Bulawang Adi Sanda dan Tinulu.

Rilis : AK
Editor : AK/AA

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?