CV. ALIM PERKASA Kembali Beroperasi Di Area Terlarang : Kadis Perizinan DPMPTSP Luwu “Kami Tunggu Hasil Evaluasi OPD Teknis”

0

Setelah Diusir Dari Lokasi Izin ResmiNya di Wilayah Desa Kadong-Kadong, CV. ALIM PERKASA Kembali Beroperasi di Wilayah Desa Tallang Bulawang, Dimana Wilayah Tersebut Sudah Tidak Layak Untuk Ditambang.

Lembaga Bantuan Hukum Tim Intelijen Pemburu Republik Indonesia (LBH TIPRI) Secara Resmi Minta Pencopotan Oknum Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab Luwu Atas Pembiaran Aktifitas CV. ALIM PERKASA di Wilayah Tallang Bulawang-Rumaju.

Teropong News, Bajo Luwu – Azis Ramli, SE, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PM&PTSP Kab Luwu. Menurut Achmad Kusman yang tak lain warga Tallang Bulawang (korban atas Pasca Tambang CV. ALIM PERKASA) silam, Juru Bicara Lembaga LBH TIPRI, yang juga Pimpinan Media OnLineTNO dan Tabloid Teropong News, bahwa, Kabid Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, (Azis Ramli,SE red) pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab Luwu. Layak di copot dari jabatanNya, pasalNya, oknum tersebut sudah jelas tidak layak menduduki jabatan sebagai kepala Bidang yang diembanNya saat ini, dimana seorang Azis dipertanyakan IQ Nya dan kemampuanNya dalam berkomunikasi, kordinasi dan mengevaluasi terlebih cara pelayananNya terhadap public, terkhusus pada TupoksiNya selaku kepala bidang.

Sebagaimana kita tau bahwa bentuk pelayanan dan pengaduan yang berlaku pada dinas PM&PTSP Kab Luwu, sebagai berikut : Pace to Pace (Lisan), Tertulis, Via Telepon, SMS dan WA, ini bentuk pengaduan yang mestiNya ditindaklanjuti sesuai dengan SOP pada Dinas PM&PTSP Kab Luwu. Untuk melakukan koordinasi dengan Bidang pengendalian yang menangani pengaduan yang ada, kemudian dicarikan selusiNya terkait pengaduan tersebut, selain itu juga menyampaikan pengaduan tersebut kepada semua OPD yang terkait sebagai OPD teknis, dimana pengaduan tersebut adalah usaha yang dimaksud tidak memiliki izin (illegal) atau mengganggu ketentraman warga (umum).

Pada Kamis, (19/11/2020) lalu Achmad Kusman menghubungi Azis Ramli (Kabid perizinan red) lewat via tlpn milik pribadiNya, terkait adaNya aktifitas tambang di Salu Suso wilayah desa Rumaju-Tallang Bulawang, untuk segera ditindaki (dihentikan) atau dicegal karena keberadaan tambang tersebut Ilegal, selain itu, wilayah itu sudah tidak layak untuk ditambang, berhubung pada tahun 2018 lalu izin lingkungan CV.ALIM PERKASA dicabut pada lokasi tersebut.

Namun Kabid Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Azis Ramli), menjelaskan melalui konfirmasi telepon, terkait pengaduan itu, justru mengatakan bahwa, ia tidak memiliki kewenangan untuk mendaklanjuti pengaduan tersebut, lanjutNya dia lagi bahwa, sebagai Kabid Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan hanya memproses persoalan lingkunganNya saja, kalau pun ada indikasi pelanggaranNya. Selain itu, terang Azis, bahwa, keberadaan usaha tambang yang ada di Desa Rumaju-Tallang Bulawang memang “ILEGAL” tambahNya lagi dia bahwa, kami bisa memproses laporan pengaduan kalau pengaduan tersebut secara tertulis,” Imbuh Azis dalam keteranganNya saat di konfirmasi melalui via telepon milikNya,Selasa (1/12/2020) jam: 11.46 lalu.

Terkait Aktifitas Tambang Ilegal di Salu Suso Hilir Bendung Tomattope wilayah desa Tallang Bulawang-Rumaju, Kabid Perizinan dan Non Perizinan Luwu sangat keliru dalam menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat Tallang Bulawang, terkait tambang yang sudah di cabut Izin lingkunganNya oleh Bupati Luwu 2018 silam.

Drs Rahmat Andi Parana, Selaku Kadis PM&PTSP Kab Luwu, yang baru dilantik pada januari 2021, dihubungi melalui tlpn milikNya, Senin, 11 Januari 2021, pukul 16.54 wit, oleh pimpinan media ini, juga sangat menyesalkan hal tersebut, menurutNya bahwa pihakNya telah berkoordinasi dengan OPD teknis untuk melakukan pengecekan lapangan dan kajian, selain itu Rahmat juga meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan agar melakukan penyuratan kepada dinas PM&PTSP, sebagai dasar untuk memanggil atau menindaklanjuti laporan tersebut.

“ Ini kan sudah peninjauan lokasi, kami menunggu hasil tanggapanNya tiga dinas OPD teknis, salah satuNya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu, namun hasilNya sampai saat belum ada,” Ungkap Rahmat

Sambung Kadis DPMPTSP Rahmat, “Tapi saya dengar informasi bahwa CV. ALIM PERKASA beroperasi diwilayah Tallang Bulawang-Rumaju dengan adaNya rekomendasi normalisasi dari dinas PUPR Luwu, “kataNya,,,,” ucap Rahmat meniru informasi yang tidak bertanggungjawab itu.

“kalua pun itu benar bahwa ada izin normalisasi yang dimiliki ALIM PERKASA, tidak mesti juga dibenarkan untuk memperjual belikan material,” Terang Rahmat Andi Parana

Lebih jauh Rahmat membeberkan, “Yang paling patal ialah masa Izin tambangNya di wilayah Kadong-kadong lalu kemudian beroperasi di tempat lain”. KunciNya

Berselang kemudian Achmad (Pimpinan Media TN) menemui Hendra, ST Kabid PSDA pada Dinas PUPR Luwu diruang kerjaNya, Selasa (01/12/2020) lalu, Hendra membeberkan, seharusNya pihak perizinan mesti menyampaikan kepada pihak pertambangan provinsi, paling tidak teguran kepada pelaku tambang, ataupun pemberhentian aktifitas tambang yang diluar lokasi izinNya itu.

Senin 11 Januari 2021, Hendra, ST Kabid PSDA pada Dinas PUPR Luwu kembali di konfirmasi oleh pimpinan Media ini, terkait adaNya issu yang berkembang bahwa, ada rekomendasi normalisasi sungai di sekitar jembatan Tomattope dari dinas PUPR Luwu, melalui Bidang PSDA PUPR Luwu yang dikeluarkan untuk digunakan CV. ALIM PERKASA, “Itu tidak benar, kecuali itu memang tidak melalui saya” artiNya… terang Hendra itu sudah tidak prosudur,,, lanjut Hendra, kalua pun bukan saya yang bertanda tangan tapi paling tidak saya harus mengetahui sebagai kabid PSDA,” Terang Hendra.
“ MestiNya pihak perizinan memberikan penyampaian/pemberitahuan kepada pihak pertambangan sebagai tindaklanjut daripada laporan/pengaduan masyarakat, terlebih kalau yang menyampaikan itu adalah mitra pemerintah, apa lagi sudah jelas lokasi yang dimaksud itu ada pelanggaran yang pernah dilakukan oleh badan usaha yang sama, tentu ini tidak bisa diremehkan,” Ucap hendra

“ Saya yakin bahwa semua OPD tehnik yang ada di kabupaten Luwu mengetahui tentang pencabutan izin lingkungan CV. Alim Perkasa oleh DLH Luwu dan ditindalanjuti oleh Bupati Luwu pada tahun 2018 silam, yang semestiNya badan usaha tersebut wajib melaksanakan Reklamasi atas pasca tambangNya, ini yang perlu kita sikapi,” Terang Hendra

Masyarakat Tallang Bulawang menuntut CV. Alim Perkasa Atas Kerusakan Lahan Perkebunan dan Persawahan, Yang Mengakibatkan TerjadiNya Abrasi/Pengikisan Bibir Sungai Yang Menghanyutkan Sawah dan Kebun Milik Warga Tallang Bulawang.

Sehingga Bupati Luwu bersurat Kepada, (1) Kepala DPMPTSP Prov. Sulsel; (2) Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Prov. Sulsel. Perihal: Permohonan Pencabutan dan Tidak Memperpanjang Izin Tambang. Isi surat : Menindaklanjuti hasil Tim Terpadu terhadap aktifitas penambangan milik CV. Alim Perkasa di Desa Rumaju Kec Bajo Kab Luwu sesuai Surat Keputusan Bupati Luwu No.128/III/2018. Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Aktifitas Penambangan Galian ‘C’ Pemerintah Kab Luwu. Sehubungan hal tersebut maka disampaikan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab Luwu, bahwa CV. Alim Perkasa sebagai pemrakarsa kegiatan tambang galian non logam di Desa Rumaju Kec Bajo adalah perusahaan yang tidak taat terhadap kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2017 tentang Izin lingkungan. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya sesuai mekanisme pemberian sanksi secara bertahap;
  2. Berdasarkan hasil rekomendasi dari Satuan Pamong Praja Kab Luwu bahwa tambang milik CV. Alim Perkasa yang terletak di Desa Rumaju Kec Bajo, Kab Luwu berdampak kepada masyarakat sekitarNya yaitu; terjadinya abrasi/pengikisan bibir sungai yang menghanyutkan sawah dan kebun milik warga;
  3. Berdasarkan hasil telaahan staf teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab.Luwu bahwa lokasi tambang milik CV. Alim Perkasa di Desa Rumaju Kec Bajo, Kab Luwu berdekatan dengan Aset Daerah dan Aset Nasional, dimana berdampak pada kerusakan pondasi pilar jembatan akibat dari berkurangNya sedimen dan material pada permukaan daerah aliran sungai;
  4. Berdasarkan poin 1,2, dn 3, maka disampaikan kepada saudara agar mencabut dan tidak memperpanjang Izin Tambang milik CV. Alim Perkasa di Desa Rumaju Kec. Bajo Kab. Luwu. Belopa, 08 Agustus 2018 BUPATI LUWU H. A. MUDZAKKAR

Pemberhentian izin tambang dilokasi hilir bendung to’mattope. SEBAGAI DASAR = Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang CV.Alim Perkasa.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB XV. PENYIDIKAN.
Pasal 116.

(1). Selain penyidik kepolisian RI Pegawai negeri sipil dapat diberikan kewenangan untuk melaksanan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam pelanggaran Daerah ini.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No.13 Tahun 2012 Tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Meneral Bukan Logam Dan Batuan.
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PENGAMBILAN, PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 14
(g). Apa bila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan meneral bukan logam dan batuan, terjadi kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
(h). Memperbaiki semua kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi termasuk perbaikan bangunan – bangunan perairan, tanggul – tanggul, sarana dan prasarana umum, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan mineral bukan logam dan batuan, atas beban dan biaya sendiri;
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 9, 14,15 dan 16 diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliyar).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Bagian Kedua
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi
Pasal 20
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
(2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pasal 21
Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
Pasal 24
Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
(2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
(3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
Jaminan Pascatambang
Pasal 38
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
Pasal 39
Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
Pasal 40
Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pasal 41
Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Pasal 42
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan Program dan rencana biaya pascatambang.

Jadi sebagai kesimpulan, perbuatan penambang bisa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memerangi illegal mining, dan pengrusakan lingkungan yang sangat berpotensi dapat merusak sumber daya alam.
Sanksi jika suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH)

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)

IZIN LINGKUNGAN UNTUK YANG WAJIB AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Yang dimaksud dengan AMDAL dan ANDAL?. AMDAL adalah: Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu:

  • Dokumen Kerangka Acuan (KA),
  • Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL),
  • Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL),
    Pasal 111 ayat (1) UUPPLH mengancam: “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Rilis : Achmad Kusman
Editor : AA

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?