BPKP Ekspos Hasil Evaluasi, Sekda Parimo Minta OPD Konsisten dengan Perencanaan dan Pembiayaan

0

TNO,PARIMO SULTENG – Dalam Rangka Ekspos Hasil Evaluasi Atas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Tahun 2021, oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, S.STP., M.AP minta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk konsisten dengan perencanaan dan pembiayaan.

Menurut Ketua TAPD dan juga Sekretaris Daerah itu, OPD harus memahami bagaimana perencanaan dan penganggaran secara sistimatis dan terukur sehingga menghasilkan Output yang berkualitas.

Kata ia, dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sudah sepatutnya memahami RPJMD dan RKPD, sehingga program kegiatanya berjalan dengan baik dan sesuai penggaran yang telah disepekati.

Suasana Rapat Ekspos bersama BPKP Sulteng, bertempat di Aula Bappelitbangda, Jum’at (21/5/21).

“Kita betul-betul harus paham terhadap RPJMD dan RKPD kita yang dituangkan dalam tiap-tiap OPD”, pinta Zulfinasran, dalam Rapat Ekspos bersama BPKP Sulteng, bertempat di Aula Bappelitbangda, Jum’at (21/5/21).

Sementara Tim BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, tujuan dilakukannya evaluasi, yaitu untuk memastikan Program Kegiatan dan Anggaran dirancang secara Efektif dan Efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat serta memastikan keselarasan Perencanaan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan sektor Strategis Pembangunan.

Menurut Tim BPKP, dari hasil evaluasi sebanyak 19 OPD dari segi efektifitas terdapat 27 jumlah sub kegiatan yang dialokasikan secara tidak efektif, dan dari segi efisiensi terdapat 106 sub kegiatan yang dialokasikan secara tidak efisien, sedangkan dari area perbaikan terdapat 35 jumlah Program yang kinerjanya tidak dirancang selaras dengan sasaran Strategis dan 50 jumlah kegiatan yang kinerjanya tidak dirancang selaras dengan sasaran Strategis serta 90 jumlah sub kegiatan yang kinerjanya tidak dirancang selaras dengan sasaran Strategis.

Tim BPKP Sulteng juga menyebutkan, terdapat 3 penyebab, yaitu pertama, sebab In Efektifitas seperti target Sub Kegiatan tidak Realistis, tidak mempertimbangkan target yang lebih tinggi dari capaian tahun lalu, yang ke dua, sebab In Efisiensi seperti rincian belanja tidak sesuai dengan tujuan/indikator Sub kegiatan, dan yang ke tiga, sebab ketidaklarasan seperti Indikator Program kegiatan dan Sub kegiatan yang baru sebagian besar belum ditetapkan.

Dari hasil evaluasi tersebut kata BPKP terdapat 4 akar masalah yang terjadi, yaitu pertama, Struktur Organisasi belum disesuaikan untuk pencapaian sasaran, yang kedua Kapasitas Pejabat/Aparat Perencanaan OPD belum memadai, yang ke tiga kapasitas fiskal kecil namun anggaran dibagi secara menyeluruh kepada setiap jenjang jabatan, dan yang keempat, Pola pikir Pejabat/Pegawai belum menyesuaikan perubahan kebijakan perencanaan/penganggaran.

19 OPD tersebut adalah :

  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Dinas Kesehatan
  3. BLUD RSUD Anuntaloko
  4. BLUD RSUD Raja Tombolotutu.
  5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
  6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  7. Dinas Sosial
  8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  9. Dinas Ketahanan Pangan
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  11. Dinas Koperasi dan UKM
  12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  13. Dinas Kelautan dan Perikanan
  14. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
  15. Dinas Tanaman Pangan, Hoktikultura dan Perkebunan
  16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  18. Inspektorat Daerah
  19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rilis : Kominfo Parimo
Editor : MH/MU/MAP

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?