Agar Bansos Tepat Sasaran, Dinsos Luwu Gelar Bimtek Untuk Operator Desa se-Kecamatan Basse Sangtempe dan Basse Sangtempe Utara

0

TNO, LUWU – Daftar Penerima Bantuan di setiap desa yang terkoordinir oleh Dinas Sosial sebagai pedoman penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat kurang mampu perlu didata dengan baik. Hal ini dilakukan agar data kemiskinan bisa terverifikasi dengan sempurna. Sehingga secara otomatis, penanganan kemiskinan pun bisa dilakukan dengan sebaik mungkin atau tepat sasaran.

Dalam artian, seharusnya warga yang kurang mampu (miskin) harus masuk daftar tersebut, sebaliknya warga yang mampu secara ekonomi tidak seharusnya masuk daftar, sehingga perlu penyesuaian dan pembaruan data.

Terkait dengan hal itu, Dinas Sosial (Dinsos) Luwu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tentang Verifikasi dan Validasi Penerima Bansos dan Data Non Aktif Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS APBN Kabupten Luwu 2021, diikuti oleh seluruh operator desa di dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Yaitu Kecamatan Basse Sangtempe dan Basse Sangtempe Utara, Sabtu 23 Oktober 2021.

Ini dilakukan sebagai terobosan dari permasalahan data, seperti pada orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Tampak Operator Desa se-Kecamatan Base Sangtempe dan Basse Sangtempe Utara saat menyimak paparan dari pemateri.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Luwu Masling Malik, SE, M.Si, Camat Basse Sangtempe, Syamsudding, S.Pd, Camat Basse Sangtempe Utara, Riting, SH, MH, peserta Bimtek yang merupakan operator desa di dua kecamatan setempat.

Kadinsos Luwu, Masling Malik, SE, M.Si saat membuka bimtek tersebut mengatakan operator harusnya berkoordinasi dengan kepala desa setempat, jangan memasukkan data tidak dari sepengetahuan kepala desa dan juga jangan dimasukkan jika itu hanya kemauan semata kepala desa saja.

“Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” Ungkapnya.

Sambung Masling Malik, pada intinya. “Jangan dimasukan jika dia dikatakan mampu dan datalah penerima yang memang tidak mampu, Jadi kita harus menjalankan dan patuhi pesan ibu Menteri Sosial bahwa beliau tidak mau tau ada Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang tidak sampai bantuannya” Paparnya.

Dalam kesempatan itu pula, Camat Basse Sangtempe, Syamsudding, S.Pd mengatakan, sesuai peraturan Menteri Sosial tentang pengelolaan data terpadu adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, keandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaanya.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap Bansos dapat tersalurkan tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jadi ingat, data yang baik adalah data yang tepat pada sasaran, oleh sebab itu saya menghimbau kepada para kepala desa dan operator desa untuk segera memperbaiki datanya, sehingga tidak ada riak ataupun protes dari warga setempat” Imbaunya.

Dijelaskannya pula, dalam kegiatan itu diharapkan peserta yang hadir dapat lebih paham dalam pemanfaatan data Penerima Bansos dan Data Non Aktif Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dalam penanganan fakir miskin di desanya.

Sedangkan Camat Basse Sangtempe Utara, Riting, SH, MH yang turut hadir pada bimtek tersebut mengatakan. “Kami Pemerintah Kecamatan selalu menginginkan masyarakat penerima mendapatkan haknya, untuk itu kami harapkan dari pemerintah Desa bersama Oprator bekerja maksimal.” Kuncinya.

Liputan : Herman
Editor : Red

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Open chat
Bisa Kami Bantu ?
Hallo ! Ada yang bisa kami bantu ?